Haltersebut dapat dilihat dari penurunan luasan hutan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir yang pada tahun 2003 memiliki luas sebesar 117.717 ha ( BAPEDALDA dan PKSPL-IPB, 2002), kemudian pada tahun 2009 luasnya menjadi 63.534,01 ha (Dinas Lingkungan Hidup Indragiri Hilir, 2009) dan pada tahun 2013 menjadi 65.534 ha (Dinas Kehutanan Provinsi
Mahandis Y. Thamrin/National Geographic Indonesia Sebuah adegan dalam panil porselen HVA yang menggambarkan kesibukan kuli di perkebunan sawit zaman Hindia Belanda. beberapa dekade terakhir, kawasan hutan luas di Sumatera, Indonesia, telah dialihfungsikan menjadi perkebunan tanaman komersial seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Hasil studi yang diterbitkan di jurnal Biogeosciences pada 2017 lalu menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan ini meningkatkan suhu di wilayah tersebut. Pemanasan tambahan dapat mempengaruhi tumbuhan dan hewan dan membuat wilayah Indonesia itu lebih rentan terhadap kebakaran hutan. Minyak sawit yang merupakan produk utama dari kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia, muncul dalam daftar bahan di banyak barang konsumen, mulai dari cokelat hingga sabun. Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia telah membiarkan sebagian besar hutan hujannya ditebangi dan digantikan oleh perkebunan kelapa sawit dengan laju yang melebihi Brasil. Hasil studi yang dari sebuah tim peneliti internasional yang dipimpin oleh Clifton Sabajo dan Alexander Knohl dari University of Göttingen di Jerman ini, menemukan bahwa ekspansi kelapa sawit dan tanaman komersial lainnya di Sumatera telah membuat suhu di wilayah tersebut jadi lebih panas. Donny Fernando/National Geographic Indonesia Hilangnya keanekaragaman hayati akibat masifnya perkebunan sawit. Tak jarang memicu kekeringan dengan dampak akhir kebakaran hutan. Bila tidak diperhatikan, pemanasan suhu global kian tak terkendali. "Perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi kebun tanaman komersial seperti perkebunan kelapa sawit dan karet tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati dan cadangan karbon, tetapi juga memiliki efek pemanasan permukaan, menambah efek perubahan iklim," kata Knohl yang merupakan profesor di bidang bioklimatologi, seperti dilansir EurekAlert!. Tim peneliti mempelajari perbedaan suhu permukaan untuk berbagai jenis tutupan lahan, seperti hutan, lahan tebang habis, dan perkebunan tanaman komersial, di provinsi Jambi, Sumatera. Mereka menggunakan data satelit yang dikumpulkan antara tahun 2000 dan 2015 oleh Landsat NASA dan instrumen MODIS, serta data yang dikumpulkan di lapangan. Baca Juga Fakta yang Perlu Anda Tahu Seputar Jatuhnya Meteorit di Lampung Tengah Yunaidi Joepoet Api perlahan membakar hutan yang berbatasan langsung dengan perkebunan sawit di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mereka menemukan bahwa pembukaan lahan tebang habis lebih hangat hingga 10 derajat Celsius daripada lahan perhutanan. "Lahan tebang habis adalah fase antara hutan dan jenis tutupan lahan lainnya, seperti perkebunan skala kecil [pertanian keluarga skala kecil] atau perkebunan komersial," ujar Sabajo, peneliti utama dalam studi ini yang kala itu masih merupakan mahasiswa PhD di University of Göttingen. Adapun suhu perkebunan kelapa sawit dewasa adalah sekitar 0,8 derajat Celsius lebih hangat dari pada hutan, sedangkan perkebunan kelapa sawit muda lebih hangat 6 derajat Celsius. “Perkebunan kelapa sawit muda memiliki daun yang lebih sedikit dan lebih kecil serta kanopi yang terbuka, sehingga menghasilkan lebih sedikit air. Selain itu, tanah menerima lebih banyak radiasi matahari dan lebih cepat kering,” jelas Sabajo. Sabajo mengatakan suhu permukaan di hutan lebih rendah daripada di perkebunan kelapa sawit dan pembukaan lahan terutama karena "pendinginan evaporatif", yang mirip dengan proses yang mendinginkan kita saat kita berkeringat. Ada lebih banyak penguapan dan transpirasi air dari tanaman dan tanah ke atmosfer di hutan daripada di lahan yang ditebang habis atau perkebunan kelapa sawit muda, yang berarti tanah lebih sejuk untuk jenis tutupan lahan tersebut. Baca Juga Lahan Gambut Tropis Tertua di Dunia Ditemukan di Pedalaman Kalimantan PROMOTED CONTENT Video Pilihan
Alihfungsi lahan gambut alami menjadi perkebunan besar memberikan dampak negatif maupun positif bagi lingkungan. Keanekaragaman hayati dengan sendirinya akan menurun. Masyarakat tradisional yang pada awalnya mengambil hasil hutan di sekitar tempat tinggalnya tidak dapat melakukan hal tersebut setelah perkebunan beroperasi. Mereka yang tinggal di

- Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebutkan, konflik manusia dan satwa liar dipicu oleh alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, lahan pertanian pemukiman dan pembangunan infrastruktur. Hal itu berdampak pada hilangnya habitat habitat loss, pemecahan habitat fragmentation hingga penurunan kualitas habitat habitat degradation.Pada akhirnya, ketiga dampak tersebut mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, di sejumlah wilayah di Indonesia. Baca juga Kapan Hutan Pertama Muncul di Bumi? Sains Jelaskan Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini saja, konflik antara manusia dan satwa liar terus berlangsung dan tidak ada tanda-tanda mereda. Pihaknya menyampaikan, konflik tersebut terjadi hampir di seluruh provinsi di Sumatera. Kemudian disusul Provinsi Bengkulu yang menjadi wilayah kedua dengan kasus konflik manusia dan satwa liar terbanyak setelah dan harimau sumatera merupakan satwa yang paling sering berkonflik dengan manusia, dan kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan. Menurut peneliti di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Prof Raden Garsetiasih, konflik gajah dengan manusia merupakan konflik yang sering terjadi di Sumatera khususnya Sumatera Selatan. Kejadian konflik manusia dan satwa liar, telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan gajah itu sendiri. Berdasarkan catatan, beberapa gajah mati terbunuh karena diracun, sementara tanaman sering menjadi sasaran gajah untuk dimakan. “Di sini manusia harus sudah membiasakan diri hidup berdampingan dengan gajah co-existent, karena ruang habitat gajah yang semakin sempit, sehingga harus berbagi dengan manusia,” ujar Garsetiasih dilansir dari laman resmi BRIN, Rabu 17/8/2022. Upaya mengatasi konflik manusia dan satwa liar Profesor Riset Macan Tutul Jawa Pertama di Indonesia, Hendra Gunawan membeberkan beberapa cara dalam mengatasi situasi konflik manusia dan satwa liar. Dia mengatakan, dalam melakukan upaya mitigasi konflik itu diperlukan langkah komprehensif, holistik, dan terencana. Baca juga Fragmentasi Hutan, Definisi, Penyebab, dan Dampaknya

Diantoro Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional 555 Perambahan kawasan yang kemudian dalam banyak hal sesungguhnya cenderung diikuti dengan pendudukan lahan di dalam melakukan penebangan selektif karena kawasan hutan negara, dimana kemudian fokus pada pengambilan kayu saja tanpa diikuti dengan aktiitas mengkonversi fungsi JawabanHutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan satu di antara aspek biosfer bumi yang paling penting 2 Alih fungsi kawasan hutan, yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, dan non kehutanan lainnya). Alih fungsi kawasan hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hutan â€ș Utamaâ€șAlih Fungsi Hutan Menjadi... Maraknya alih fungsi lahan hutan menjadi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit diduga kuat menjadi penyebab utama terjadinya banjir besar di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah dan penyelesaian menyeluruh mendesak diambil agar bencana banjir besar tidak bertambah di kemudian hari. KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS Pengungsi banjir di posko pengungsian Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, antri mengambil air untuk keperluan minum dan bersih-bersih, Jumat 14/6/2019. Sekitar keluarga terdampak banjir besar yang melanda empat kabupaten di wilayah Sulawesi KOMPAS - Maraknya alih fungsi lahan hutan menjadi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit diduga kuat menjadi penyebab utama terjadinya banjir besar di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah dan penyelesaian menyeluruh mendesak diambil agar bencana banjir besar tidak bertambah di kemudian Besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Prof Husna Faad Maonde menjelaskan, kondisi vegetasi hutan sudah masuk dalam kondisi rusak parah. Hal ini disebabkan karena konversi alih fungsi lahan hutan untuk penggunaan industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. “Saya sudah duga akan terjadi bencana seperti sekarang, karena vegetasi hutan sudah sangat berkurang karena alih fungsi lahan. Pohon-pohon habis, sehingga ketika hujan dengan intensitas besar datang, tidak ada yang menahan. Air lalu mengalir deras tanpa tersimpan dahulu,” tutur Husna, Minggu 16/6/2019.Banjir besar melanda empat kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara sejak dua minggu terakhir. Air setinggi hingga tiga meter menggenangi puluhan Kecamatan di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur. Sedikitnya sekitar keluarga terdampak akibat banjir terparah yang pernah melanda wilayah Sultra beberapa tahun lalu, Husna mengungkapkan, telah menjabarkan kondisi ini kepada banyak pihak. Ia yang rutin melakukan penelitian, kaget dengan perubahan hutan yang begitu cepat 2011, ia melakukan penelitian di bagian hulu Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Sebagian besar pohon di wilayah itu telah habis berganti perkebunan kelapa sawit. Padahal, dua tahun sebelumnya lokasi tersebut masih merupakan hutan dengan tutupan pohon yang rimbun. Wilayah Kecamatan Langgikima adalah wilayah yang terdampak banjir parah, dan hingga saat ini masih yang masif juga membuat hutan benar-benar habis. Sedikitnya ada sekitar 300 perusahaan tambang yang beroperasi di seluruh wilayah Sultra. Menurut Husna, vegetasi di wilayah Konawe, Konawe Selatan, juga Kolaka, semakin kritis karena aktivitas tambang maupun perkebunan kelapa RIJAL YUNUS Pengendara menaikkan kendaraan roda empat ke atas truk untuk melintasi jalan yang tergenang air di Desa Hongua, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sabtu 15/6/2019. Selain membuat jalur transportasi lumpuh, banjir yang merendam empat kabupaten di Sultra juga membuat keluarga terdampak.“Meski harus diteliti lebih lanjut lagi, saya menduga sekitar 70 persen tutupan hutan kita sudah habis karena alih fungsi lahan akibat pertambangan maupun perkebunan skala besar. Lahan kritis di Sultra mencapai hektar berdasar data 2012 lalu,” ucapnya. Luas lahan kritis ini menyumbang sekitar sepertiga dari total luas lahan kritis di Sulawesi yang mencapai 2,7 juta itu, lanjutnya, pemerintah harus mengambil langkah penanganan menyeluruh terkait kondisi lingkungan saat ini. Sejak 2011 lalu, ia yang mengetuai tim penelitian dari tiga kementerian, telah merekomendasikan untuk benar-benar menjadikan Analisis Dampak Lingkungan sebagai pijakan utama. Perbaikan tata ruang Dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan. Selain itu, revegetasi oleh industri pertambangan maupun perkebunan harus benar-benar dilakukan. Sebab, jika tidak, ucap Husna, bencana lebih besar bisa saja melanda wilayah Sultra di kemudian hari. “Masyarakat yang akan menanggung akibat dari kerusakan lingkungan seperti sekarang. Mereka menderita secara sosial, ekonomi, juga trauma.”Masyarakat yang akan menanggung akibat dari kerusakan lingkungan seperti sekarang. Mereka menderita secara sosial, ekonomi, juga traumaKerusakan lingkungan akibat industri dan perkebunan yang masif memang telah mengubah wilayah sejumlah daerah di Sultra. Data Wahana Lingkungan Hidup Sultra, sejak 2001 sampai 2017, wilayah Konawe Utara kehilangan hektar tutupan pohon. Dalam kurun yang sama, pertambangan dan sawit juga mengubah hutan primer seluas 954 hektare dan hutan alam lingkungan tidak hanya terjadi di hulu. Sebab, daerah DAS juga dalam kondisi kritis akibat sedimentasi dan lumpur. Akibatnya, saat aliran air dari hulu melimpah, air dengan cepat menggenangi wilayah hilir akibat air tidak mampu tertampung sungai yang dangkal. Pengungsi meninggalKOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS Seorang balita sakit di posko pengungsian SMA 1 Pondidaha, Kabupaten Konawe, Jumat 14/6/2019. Banjir parah merendam empat kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara, yang berdampak ke sekitar Minggu siang, banjir masih merendam sejumlah wilayah di empat kabupaten di wilayah Sultra. Ribuan warga masih mengungsi, atau bertahan di rumah yang terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Jalur transportasi juga masih lumpuh karena sejumlah jembatan belum bisa dilalui, serta jalan terendam air hingga ketinggian 1,5 meter. Sejumlah wilayah di Kabupaten Konawe Utara masih terisolir dan belum bisa dicapai dengan jalur Kabupaten Konawe, kondisi banjir pada Minggu tidak berbeda jauh dengan hari sebelumnya. Ketinggian air yang mancapai lebih dari satu meter juga masih menutupi jalan Trans-Sulawesi yang menghubungkan Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe, tepatnya di Kecamatan orang pengungsi yang sebelumnya menginap di posko pengungsian SMA 1 Pondidaha dilaporkan meninggal dunia di waktu yang tidak jauh berbeda. Seorang bayi berumur empat hari meninggal setelah dirujuk ke rumah sakit Konawe, sementara seorang pria bernama Daeng Situju 50 meninggal di RS Abu Nawas, Kepala BPBD Konawe membenarkan adanya dua pengungsi yang meninggal dunia. “Yang bapak-bapak informasinya meninggal karena sebelumnya memang telah sakit. Yang bayi itu mungkin karena kedinginan. Saya masih menunggu laporan lengkap dari teman-teman,” menyebutkan, pihaknya bersama tim SAR, pemda, dan sejumlah instansi lainnya, berusaha memenuhi semua kebutuhan pengungsi. Akan tetapi, karena tingginya kondisi air, penanganan belum bisa optimal. Sejauh ini, banjir masih menggenangi jalan dan ribuan rumah warga. Banjir belum juga surut meski telah berlangsung hampir 10 hari di wilayah RIJAL YUNUS Sebagian wilayah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang terendam banjir seperti terlihat Kamis 13/6/2019. Sekitar keluarga terdampak banjir yang merendam empat kabupaten di wilayah Sultra.
Pengukuranerosi dilakukan di lima penggunaan lahan dengan tipe lahan yang berbeda di Sub-Sub DAS Solo Hulu di Desa Wonoharjo dan Desa Kedungrejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Pemilihan lokasi pengamatan erosi ini berdasarkan pada penggunaan lahan dan kemiringan lereng yang berkisar antara 15˚ - 25˚. Penggunaan lahan yang ada juga
Figures - uploaded by Heri SetiawanAuthor contentAll figure content in this area was uploaded by Heri SetiawanContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Alih Fungsi Lahan Hutan untuk Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Terkontrol di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai “Tragedy of The Common” Commons adalah bentang alam/sumber daya alam termasuk atmosfer, ecosfer, lithosfer, hydrosfer, dan biosfer, yang semuanya merupakan milik bersama. Tragedy of The Common merupakan situasi dimana sumber daya yang dimiliki bersama dipakai tanpa aturan sehinga menyebabkan kerusakan sumber daya tersebut yang berdampak luas. Kejadian yang menyebabkan ketidakbahagiaan karena kepemilikan lahan atas pihak – pihak tertentu yang melanggar aturan Hardin, 2009. Teori tragedy of the common lahir pada tahun 1968 oleh Garrett Hardin dimana dicontohkan dengan sekelompok peternak yang melanggar perjanjian sehingga menyebabkan pertumbuhan rumput pada suatu lahan kalah cepat dengan konsumsinya sehingga kekurangan pangan. Teori ini digunakan untuk memetakan proses yang mengalami perubahan sumber alam, pengelolaan dan pemanfaatannya Sanjatmiko, 2019. Banjir yang terjadi yang menimpa 10 Kabupaten Kalimantan Selatan pada awal Januari tahun 2021 disebabkan oleh berkurangnya luas hutan pada beberapa Daerah Aliran Sungai DAS di Kalimantan Selatan. Alih fungsi lahan hutan menjadi non hutan pada DAS akan meningkatkan debit run off karena kurangnya daerah resapan Asdak & Supian, 2018 sehingga siklus hidrologi akan terganggu. ”common” dalam kasus ini adalah “Hutan” di Kalimantan Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh LAPAN, 2021 terjadi perubahan tutupan lahan dari tahun 2010 2020 terutama lahan hutan. Berkurangnya lahan hutan ini menyebabkan terganggunya siklus hidrologi DAS dan pada akhirnya terjadinya banjir Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Hasil penelitian LAPAN dengan metode klasifikasi random foorest citra Landsat 2010 dan 2020 menunjukkan telah terjadi penurunan luas hutan dan peningkatan area perkebunan di DAS Barito, Kalimantan Selatan lihat Tabel 1.. Tabel 1. Perubahan Tutupan Lahan 2010 -2020 DAS Barito LAPAN, 2021 Penurunan Luas Tutupan Lahan Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa et al., 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2000 – 2018 di DAS Tabunio, Kalimantan Selatan terjadi penurunan luas hutan sebesar ha 26,27%. Sedangkan luas perkebunan mengalami peningkatan luas sebesar ha Hasil penelitian Ramdhoni et al., 2019 juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas hutan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada periode 2007 - 2017 sebesar ha 11,35%. Hutan mangrove pada sepanjang DAS di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terjadi penurunan hutan pada periode 2010 – 2020 seluas 659 ha atau 28,36% akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan Dwi et al., 2021. Gambar 1. Perubahan Tutupan Lahan 2010 kiri dan 2020 kanan di DAS Barito, Kalimantan Selatan LAPAN, 2021 Aktor yang berperan dalam alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara besar – besaran di Kalimantan Selatan adalah perusahaan perkebunan dan pemerintah. Peran aktor merupakan faktor kunci terjadinya tragedy of the common Sanjatmiko, 2019. Deforestasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan disebabkan karena adanya ilegal logging yang dilakukan oleh oknum – oknum korporasi pada skala besar Ramdhoni et al., 2019. Meningkatnya luas perkebunan di DAS Tabunio, Kalimantan Selatan disebabkan meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dunia Wibawa, 2021. Kalimantan selatan mempunyai potensi lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Widiarti et al., 2019, dengan menggunakan metode Spatial Multi Criteria Analysis SMCA menunjukkan bahwa luas lahan yang sesuai untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut sebesar 81,58% dari total wilayah. Usaha perkebunan cocok untuk daerah dengan curah hujan > 2500 mm/tahun, suhu optimal 28 - 32˚ C dengan lama penyinaran matahari 5 -7 jam/hari, jenis tanahnya lempung berdebu, dan daerah datar. Kalimantan selatan memenuhi syarat itu semua. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan gencar dilakukan pada masa pemerintahan jokowi termasuk jalan tol banjarbaru – Batulicin. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menarik investor/pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Manajemen dan Audit Pola Ruang Kawasan Hutan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kalimantan Selatan juga menjadi fokus dalam kasus ini. Kisworo, Direktur Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Selatan mengatakan bahwa 50% dari 3,8 juta luas total Provinsi Kalimantan Selatan sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit dengan tata kelola lingkungan yang buruk Sandy, 2019. Kisworo juga menambahkan Terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara di Kalimantan Selatan. Sementara itu, rencana kawasan perkebunan pada RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2015 -2036 seluas ha atau 29,53% dari total wilayah, sedangkan untuk rencana kawasan pertambangan tidak disebutkan luasnya PERDA No. 9 Tahun 2015. Kebijakan privatisasi hutan berupa kemudahan perizinan menyebabkan semakin semakin maraknya alih fungsi lahan hutan. Dihimpun dari berita online pemerintah melalui staff kepresidenan Moeldoko mengklaim tidak mengobral pemberian izin tambang dan sawit, dan tidak mengeluarkan izin baru pada masa pemerintahan Jokowi. Namun hal ini dibantah oleh WALHI yang mengungkapkan bahwa dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014 – 2019 terjadi pelepasan hutan seluas ha untuk pembukaan usaha kelapa sawit dan 99 ha untuk pabrik kelapa sawit. Fakta lain datang dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam yang mengungkapkan bahwa periode 2016 – 2020 terdapat 592 unit Izin Pinjam Pakai Hutan IPPKH atau seluas ha luas hutan yang digunakan untuk kegiatan non hutan. Meningkatnya luas perkebunan di Kalimantan Selatan disebabkan karena meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dunia sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia disertai dengan peningkatan konsumsi barang yang berbahan baku dari kelapa sawit Wibawa, 2021. Mengingat produk – produk yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit antara lain makanan, produk kebersihan kosmetik, bahkan biasa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Industri kelapa sawit mampu membangkitkan perekonomian nasional karena meningkatnya jumlah ekspor dan nilainya BPDPKS, 2021. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dipelopori oleh oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Teori ini berfokus pada pengaruh pertambahan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengaruh tiga faktor lainnya dianggap tidak berpengaruh Syahputra, 2017. Berdasarkan uraian di atas, rekomendasi yang diusulkan dalam untuk mewujudkan pengelolaan lahan hutan berkelanjutan sebagai berikut a. Penentuan peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW oleh pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan. Terutama bencana yang akan ditumbulkan karena alih fungsi lahan hutan di sepanjang DAS. b. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali pemberian Izin Pinjam Pakai Hutan IPPKH untuk usaha tambang dan kelapa sawit. c. Mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah resapan DAS dengan cara reboisasi. d. Memperkuat audit tata ruang dan mempertegas perizinan perkebunan & pertambangan oleh pemerintah. e. Polisi hutan bersama Kesatuan Pemangku Hutan KPH harus menindak secara tegas illegal logging. f. Penguatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat. g. Strategi pengelolaan hutan mangrove dapat dijadikan sebagai kawasan wisata alam/eco wisata Dwi et al., 2021, yang akan mendukung perekonomian masyarakat setempat. Daftar Pustaka Asdak, C., & Supian, S. 2018. Watershed management strategies for flood mitigation A case study of Jakarta's flooding. Weather and climate extremes, 21, 117-122. DOI Asitya, NR. 2021. Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam. Diakses tanggal 25 Juni 2021 pukul 2357 WIB dari BPDPKS. 2021. Industri Kelapa Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media. Diakses tanggal 26 Juni 2021 pukul 0049 WIB dari BPS.2021. Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka. Dwi, A. A. N., Fithria, A., & Kissinger, K. 2021. STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT KABUPATEN KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Hutan Tropis, 91, 88-93. Hardin, G. 2009. The tragedy of the commons. Journal of Natural Resources Policy Research, 13, 243-253. LAPAN. 2021. Informasi Genangan Banjir Berbasis Data Penginderaan Jauh Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Diakses tanggal 16 April 2021 dari Peraturan Daerah PERDA No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 Ramdhoni, F., Fitriani, A. H., & Afif, H. A. 2019, February. IDENTIFIKASI DEFORESTASI MELALUI PEMETAAN TUTUPAN LAHAN DI KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN. In Seminar Nasional Geomatika Vol. 3, pp. 465-472. Sandy, F. 2021. Banjir Kalsel Akibat Lahan Sawit & Tambang? Ini Jawaban BNPB. Diakses tanggal 25 Juni 2021 pukul 1518 WIB dari Sanjatmiko, P. 2019. A Critical Review of Hardin’s Tragedy of the Commons Model 1968 A Case Study of the Segara Anakan Community, Cilacap, Central Java. Antropologi Indonesia, 1-14. Syahputra, R. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 12, 183-191. Wibawa, D. T., Fithria, A., & Nisa, K. 2021. PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN DI DAS TABUNIO, KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Sylva Scienteae, 41, 59-71. Widiarti, W., & Nurlina, N. 2012. Analisa Kesesuaian Lahan Dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Fisika Flux Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, 91, 21-29. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this is a capital city of Indonesia located in the delta of Ciliwung river. This city suffers annual flooding with some serious damage for certain extreme rainfall events, especially occurring at the upper parts of the Ciliwung watershed. In 1992 rainy season, flooding in Jakarta was scattered in 61 sites. In 1996, the flooding increased to 90 sites, and further increased in the rainy season of 2002 to be 159 sites. Jakarta experienced a major flooding on 9–10 February 2015 after having seen two occurrences of major flooding in the two preceding years 2013 and 2014 Siswanto et al., 2017. Such extreme flooding events might become more frequent in the future due to the impacts of land use and climate change Kure et al., 2014. To reduce the magnitude and frequency of further flooding, on-site as well as off-site program actions need to be taken comprehensively. This paper is specifically aimed at, firstly understanding the main problems causing flooding in the coastal area of Jakarta, and secondly proposing medium and long-term solutions from the perspective of an integrated watershed management approach. The proposed solution will also include institutional and financial arrangements in a cross-administrative boundary situation. Keywords Flooding, Watershed management, Upstream-downstream hydrological relation, IndonesiaGarrett Hardin"Technology is not the answer to the population problem. Rather, what is needed is 'mutual coercion mutually agreed upon'-everyone voluntarily giving up the freedom to breed without limit. If we all have an equal right to many 'commons' provided by nature and by the activities of modern governments, then by breeding freely we behave as do herders sharing a common pasture. Each herder acts rationally by adding yet one more beast to his/her herd, because each gains all the profit from that addition, while bearing only a fraction of its costs in overgrazing, which are shared by all the users. The logic of the system compels all herders to increase their herds without limit, with the 'tragic,' 'inevitable,' 'inescapable' result ruin the commons. Appealing to individual conscience to exercise restraint in the use of social-welfare or natural commons is likewise self-defeating the conscientious will restrict use reproduction, the heedless will continue using reproducing, and gradually but inevitably the selfish will out-compete the responsible. Temperance can be best accomplished through administrative law, and a 'great challenge...is to invent the corrective feedbacks..to keep custodians honest.'"Informasi Genangan Banjir Berbasis Data Penginderaan Jauh Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Diakses tanggal 16LapanLAPAN. 2021. Informasi Genangan Banjir Berbasis Data Penginderaan Jauh Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Diakses tanggal 16 April 2021 dari Peraturan Daerah PERDA No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 -2035A Critical Review of Hardin's Tragedy of the Commons ModelP SanjatmikoSanjatmiko, P. 2019. A Critical Review of Hardin's Tragedy of the Commons Model 1968 A Case Study of the Segara Anakan Community, Cilacap, Central Java. Antropologi Indonesia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di IndonesiaR SyahputraSyahputra, R. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 12, Kesesuaian Lahan Dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut Menggunakan Sistem Informasi GeografisW WidiartiN NurlinaWidiarti, W., & Nurlina, N. 2012. Analisa Kesesuaian Lahan Dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Fisika Flux Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, 91, 21-29. . 398 137 236 299 409 137 370 204

alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di